El Nino dan Kerawanan Pangan

El Niño dan Kerawanan Pangan

Iwan Febriand Vegan

Sekitar pertengahan Juli 2009, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan tentang peluang datangnya El Niño di penghujung tahun ini dan tahun 2010 kepada pemerintah.

Informasi yang telah disampaikan tersebut tentu perlu disikapi dengan tepat dan cepat oleh pemerintah. Pengalaman dampak El Niño sekitar 11 tahun yang lalu telah menimbulkan masalah rawan pangan. Kekeringan yang panjang akibat El Niño telah menyebabkan penurunan area tanam padi seluas 380 ribu ha. Akibatnya, penurunan produksi cukup signifikan terjadi yakni sekitar 1,9 juta ton dan harga beras melambung naik sekitar 300 %. Hal tersebut selanjutnya memacu pemerintah melakukan impor beras dalam jumlah yang sangat besar yakni 5,8 juta ton.

Selain masalah rentang waktu, BMKG juga menginformasikan bahwa  El Niño yang akan datang nanti tidak separah  seperti El Niño pada tahun 1998. BMKG meramalkan  El Niño lemah pada Juli hingga Agustus 2009, El Niño ‘moderate’ pada September, Oktober dan Desember 2009, serta El Niño kuat pada November 2009 dan januari 2010.

Dampak dari El Niño 2009 – 2010 ini diprediksi akan menyebabkan 80.000 – 150.000 ha lahan sawah mengalami kekeringan. Kisaran penurunan produksi antara 750.000 ton GKG/gabah kering giling (menurut Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan) dan 1,6 juta ton menurut menteri Pertanian.

Walaupun dampak negatif El Niño pada tahun 2009 – 2010 ini diprediksi tidak seberat tahun 1998 seperti yang disampaikan oleh BMKG, tetapi antisipasi dan kesiapan prima perlu selalu hadir dalam jajaran Pemerintah Pusat dan daerah agar dampak El Niño tidak terlalu besar terhadap ketahanan pangan nasional.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga ketahanan pangan nasional tetap terjaga ketika El Niño tiba, salah satunya adalah masalah menejemen logistik pangan strategis khususnya beras. Dalam 2 tahun terakhir, penyerapan beras untuk kepentingan PSO (Public Service Obligation) yang dibebankan kepada Bulog cukup tinggi. Hal inilah yang menyebabkan stok beras nasional dalam posisi aman sehingga tidak diperlukan impor. Selama ini, umumnya impor terjadi karena stok beras digudang-gudang Bulog tidak dalam keadaan memadai untuk kepentingan PSO dan kepentingan buffers stock.

Hal itulah yang menyebabkan pemerintah melakukan impor untuk mengamankan posisi stok tersebut sekalipun pada saat yang bersamaan produksi beras nasional dalam keadaan  surplus sebagaimana yang terjadi sepanjang tahun 2004 dan 2005. Pada tahun 2004 surplus beras nasional sebesar 459.557 ton tetapi tetap impor sebesar 631.856 ton, sementara pada tahun 2005 terjadi surplus 49.209 ton dan pemerintah juga melakukan impor sebanyak 304.900 ton. Jadi harus ada kemauan politik untuk meningkatkan  penyerapan beras domistik sebesar 8 – 10 % per tahun, agar tidak ada alasan lagi untuk impor beras.

Pemerintah perlu senantiasa diingatkan dalam masalah penyerapan domistik. Sebagai contoh, prognosa  pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog untuk tahun 2009 adalah 3,8 juta ton. Sampai dengan Juli 2009, pengadaan Beras Bulog mencapai 2,9 juta ton nasional. Disisi lain, Menteri Pertanian mengatakan prediksi bahwa prediksi produksi pangan nasional pada tahun 2009 masih bisa surplus beras sekitar 2,3 juta ton meskipun dalam kondisi terburuk El Niño. Jadi, adalah suatu hal yang sangat penting bagi pemerintah untuk menyerap kelebihan surplus tersebut untuk berjaga-jaga dari dampak negatif El-Niño.

Jika melihat pengalaman sebelumnya – dengan asumsi scenario El Niño yang hampir sama dengn yang terjadi 1998- langkah-langkah yang perlu dilakukan agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga antara lain adalah :

Pertama, menejemen logistik  pangan strategis, yaitu pengadaan stok beras melalui penyerapan produksi dalam negeri yang optimal. Stok beras ini harus aman untuk kebutuhan raskin dan CBP (Cadangan Beras Pemerintah) yang digunakan untuk kepentingan berjaga-jaga karena force majeur (bencana alam, gagal panen dan lain-lain).

Rakyat miskin termasuk sekitar 300 ribu petani lahan sempit yang sawahnya puso harus bisa akses beras dengan harga yang terjangkau. Artinya beras untuk program raskin harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Berdasarkan data BPSada sekitar 18,5 juta rumahtangga miskin tahun 2009. Dengan demikian dibutuhkan untuk kepentingan raskin sekitar 300 ribu ton per bulan. Angka tersebut masih cukup riskan karena peluang gagal panen akan menyebabkan ada tambahan rumahtangga miskin dari kalangan petani. Disamping juga Pemerintah harus menyediakan beras untuk kepentingan non-raskin dalam rangka berjaga-jaga dari dampak El Niño yang lebih buruk. Hal ini berimplikasi pada perlunya menaikkan Cadangan beras Pemerintah (CBP) dari sekitar 300 ribu ton menjadi sekitar 1 juta ton.

Kedua, manajemen produksi, yaitu antisipasi sistem pendukung produksi dari terpaan El Niño. Langkah ini hendaknya telah disiapkan oleh Pemerintah pusat dan daerah, antara lain: memperbaiki embung dan penampungan air tadah hujan, mempersiapkan pompanisasi, mematangkan persiapan pembuatan hujan buatan,termasuk memanfaatkan lahan basah atau rawa yang airnya susut untuk difungsikan sebagai area sawah, seperti yang sudah dilakukan beberapa daerah misalnya di Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan tengah untuk mensubstitusi lahan sawah yang kekeringan.

Ketiga, hendaknya kedatangan El Niño tidak dimanfaatkan untuk mempermudah impor beras. Mengapa ? Dengan mengimplementasikan manajemen logistik dan manajemen produksi seperti yang telah diuraikan diatas, maka ketersediaan pangan strategis(beras) selama terjadinya ElNiño sesunggguhnya mencukupi kebutuhan domestic tanpa perlu melakukan impor. Selain itu dipastikan harga gabah ditingkat petani akan anjlok drastic dengan masuknya beras impor. Dan ini akan semakin merugikan petani, ibarat kata pepatah sudah jatuh terimpa tanggga pula, sudah rugi karena lahan-lahan mereka banyak yang puso ditambah lagi dengan harga-harga jual produk yang anjlok karena tertekan beras impor.

Keempat, Momentum El Niño ini hendaknya bbisa dimanfaatkan untuk menginisiasi dan mengimplementasikan kebijakan diversifikasi pangan. Kebijakan ini bertujuan membiasakan rakyat mengkonsumsi makanan sehari-hari dari berbagai jenis pangan. Dengan kebiasaan makanan yang baru tersebut ketergantungan terhadapa salah satu  komoditas pangan dapat direduksi. Di era desentralisasi ini, Pemerintah pusat perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar terwujud kebijakan penganekaragaman pangan nasional yang berbasis local. Alternatif kebijakan ini antara lain: 1) Pengembangan resources untuk produksi beragam pangan local termask dukungan kebijakan harga, riset termasuk pengembangannnya untuk memacu produktivitas komoditas local nonberas di daerah. 2) Pemberdayaan masyarakat local dengan pembinaan kreativitas masyarakkat dalam memproduksi, memanfaatkan dan mengkonsumsi berbagai jenis pangan local. 3) Pengolahan dan penyediaan berbagai jenis bahan pangan dalam bentuk siap olah untuk masyarakat daerah.

Tantangan Stok Pangan 2011

Pemerintah Indonesia setiap tahun dihadapkan dengan masalah yang semakin berat dan kompleks menyangkut masalah pangan, terutama ketersediaan stok pangan yang aman bagi 240 juta jiwa penduduk Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan produksi pangan 10 juta ton tahun 2011 ini. Masalahnya meliputi luas lahan, kualitas bibit, ketersediaan pupuk dengan harga terjangkjau oleh petani, pembukaan lahan baru, membatasi konversi lahan subur dimana setiap tahun lebih dari 100 ribu hektar dikonversi menjadi bangunan, property, jalan, jembatan dan lainnya. Kebutuhan lainnya adalah teknologi pengolahan lahan, teknologi pasca panen dan ketersediaan skema permodalan yang memudahkan bagi petani.

Selama Kementerian Dr.Suswono, Eng. sebagai menteri pertanian RI penulis mengamati cukup stabil dan terjadi kemajuan dalam tata kelola pemerintahan dibidang pertanian (hasil evaluasi KPK). Namun, kinerja DepTan masih harus ditingkatkan khususnya semangat kerja dan kompetensi para birokrat atau PNS di Departemen Pertanian seluruh Indonesia.

Dimasa depan, bencana alam, perubahan iklim dan peristiwa yang tak terduga dapat terjadi setiap waktu. Dengan demikian diperlukan persiapan dan kesungguhan dari pemerintah dan seluruh stakeholders pembangunan, khususnya menetroi Perdagangan dan perindustrian RI. Kita tidak bisa lagi memandang rasa aman dengan kecukupan pangan bulan ini untuk 240 juta rakyat kita, kita butuh persediaan aman untuk 3 tahu n kedepan atau 5 tahun kedepan. Jika mungkin kita berfikir dapat berkontribusi untuk pangan dunia dan membantu penduduk  dunia yang  kelaparan di Afrika dan Asia selatan.

Indonesia dapat berperan lebih besar karena kita memiliki factor anugerah (endowment factor) misalnya lahan pertanian yang luas, hutan yang luas, 9000 pulau yang memiliki kandungan ikan yang kaya, tambang dan mineral yang berlimpah.

Sayangnya, SDA kita sudah mulai habis dan total habis untuk kurang dari 20 tahun lagi. Sementara keuntungan perampokan SDA kita selama 60 tahun hanya dinikmati oleh segelintir pengusaha konglomerat bersama pemerintah orde lama, oirde baru dan pejabat orde reformasi saja. Sementara rakyat maypritas masih miskin (70 juta versi PBB/UNDP untuk penduduk income less than 2 US$/day).

Penulis yakin, Indonesia masih bisa jika semua ada kemauan, ada kesadaran ada pentaubatan dan ada penegakan hukum untuk selamatakan SDA dan warisan alam untuk anak cucu kita dimasa depan.

Thank and goodluck.

IFV

El Niño and Vulnerability of Food

Iwan Febriand Vegan


About mid of July 2009, Geophysics and Climatology Meteorology body (BMKG) have submitted the to come opportunity El Niño in this year end and year 2010 to government.

Information which have been submitted the of course require to be stood correctly and quickly by government. Experience of impact El Niño about 11 year is last have generated problem of food gristle. Long dryness of effect El Niño has caused degradation of area planting paddy for the width of 380 thousand ha. As a result, degradation of enough production significant happened namely about 1,9 million rice price and ton bounce up rising about 300 %. The mentioned hereinafter race government do rice import in number which very big namely 5,8 million ton.

Besides problem of time spread, BMKG also inform that El Niño which will come later not as hard as like El Niño in the year 1998. BMKG forecast El Niño is weak at July [so/till] August 2009, El Niño  ‘ moderate ‘ at September, October  and  December 2009, and also El Niño is strong at November 2009 and January 2010.

Impact from El Niño 2009 – 2010 this is predicted will cause 80.000 – 150.000 ha rice field farm experience dryness. Gyration of degradation of production between 750.000 tons GKG/seed grinds droughts (according to Deputy of Coordinating ministry of Economic, Department of Agriculture and Oceanic  and 1,6 million ton according to Agriculture minister).

Although negativity impact El Niño in the year 2009 – 2010 this is predicted not as heavy year 1998 like the one submitted by BMKG, but anticipation and readiness of prunes require to always attend in row of Area and central government to affect El Niño is not too big to resilience of national food.

There are some things needing pay attention to take care of resilience of national food remain to awake when El Niño arrive, one of them is problem of management strategic food logistics specially rice. In 2 the last year, allocation of rice for the sake of PSO (Public Service Obligation) which charged upon State Own Business on Logistics high is enough. This things causing national rice furnish in peaceful position so that be not required by import. Till now, generally importing happened because rice furnish collected space State Own Business on Logistics is not in a state of adequate for the sake of PSO and importance of buffers stock.

The that is causing government do import for protecting position of the furnish even if at the (time) of at the same produced national rice in a state of surplus as happened during the year 2004 and 2005. In the year national 2004 rice surplus equal to 459.557 ton but remain to import equal to 631.856 ton, while in the year 2005 happened surplus of 49.209 ton and governmental also do import counted 304.900 ton. So there must be willingness of politics for increasing allocation of rice domestics equal to 8 – 10 % per year, in order not to is reason again for rice import.

Government require to always reminded in problem of allocation of domestics. For example, prognosis levying of domestic rice by State Own Business on Logistics (Bulog)  for year 2009 is 3,8 million ton. Up To July 2009, levying of Rice Bulog  reach 2,9 million national ton. Other side, The Minister of Agriculture tell prediction that predicting national food production in the year 2009 still rice surplus can about 2,3 million ton though in ugly condition El Niño. So, is a[n things which of vital importance for government for permeating the excess of surplus to awake from negativity impact El-Niño.

If see experience before all – with assumption scenario El Niño which much the same to with happened 1998  efforts  needing done so that resilience of national food remain to awake inter alia is :

Firstly, management of Logistics on strategic food , that is levying of rice furnish through allocation of optimal domestic product. This safe rice furnish have to requirement of  food for the poor people  (Raskin or beras miskin) and CBP (Governmental Rice reserve) which applied for the sake of awaking by force majeur  (natural disaster, fail crop and others).

Impecunious people of inclusion about the rice field 300 thousand narrow farm farmer  can not get crops or “puso”  should be able to access rice at the price of the reached. Mean rice for program  on food for poor people  have to be available in amount of enough. Based on data BPS any about 18,5 million of household is impecunious year 2009. Thereby required for the sake of food for the poor people  about 300 thousand ton per month. The number still be enough food for the poor because opportunity fail crop will cause is additional household is impecunious from circle of farmer. Beside also Government have to provide rice for the sake of non-food for the poor  for the agenda of awaking from impact El Niño worse. This thing is implication at the importance of boosting up Governmental Rice Reserve (Cadangan Beras Pemerintah) from about 300 thousand ton become about 1 million ton.

Second, production management, that is production supporter system anticipation from vulnerability of El Niño. This step shall have been provided by Area and central government, for example: improvement of dam and repair barrage and relocation of cistern of rain water, draw up hydro of pump, mature preparation of rainmaking of re-engineering, including exploit the water bog or wetland dwindled to be functioned as rice field area, like the one have been done some areas for example in Floating, South Sumatra, Kalimantan, Barat, Kalimantan, Selatan, and Kalimantan is middle for rice field farm substitution which dryness.

Third, shall arrival of El Niño is not exploited to water down rice import. Why ? With production management and logistics management implementation like the one have been elaborated by superior, hence availability of strategic food (rice) during the happening of El Niño in fact answering the demand [of] requirement of domestic without require to do import. Besides ascertained by was shell of rice price of level of breakout farmer drastic to entry of rice imported. this situation would progressively harm farmer, aphorism word supposing have fallen next to press doorstep, have lost because their farms a lot are “puso” or failed to crops added again with products sells prices which breakouts by depressing rice importing.

Fourth, this El Niño momentum shall can be exploited for policy of food diversification implementation and initiation. This policy aim to accustom people consume everyday food from various foods types. With the new habit of food of dependence to one of food commodity can be reduced. In this decentralization era, Central government require to co-ordinate with local government to presentation of policy of diversification of national food being based on local. alternative of This policy for example:

1) Development of resources for immeasurable production of food of local cum support of policy of price, research into including the development to race commodity productivity local food other than rice in area.

2) Enable of public local with construction of public creativity in producing, exploit and consume various types of food of local.

3) Preparation and processing various foods material types in the form of ready process for areas publics.

About bintcorplink

best today best tomorrow best forever
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s